Fiat Justitia Ruad Coelum

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri sudah memalui tahapan seleksi dan sudah dilantik oleh KPUD Kab Kediri pada tanggal 10 Mei 2015. Dengan selesainya pelatikan PPK,  maka tanggung jawab besar berada di pundak mereka dengan menjaga i ntegritas dan netralitas calon penyelenggara pada pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015. Dalam pantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR Kediri) pada hari pertama setelah pelantikan PPK Pilkada kabupaten Kediri , sudah menemukan beberapa persoalan ketika dalam Rapat Pleno PPK tentang pemilihan Ketua, beredar isu adanya intervensi dari camat. Intervensi itu dilakukan oleh camat dengan cara ikut mengambil bagian dalam menentukan Ketua PPK. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK)  yang bisa diajak “ kerjasama ” . Tentunya hal ini membuat resah di kalangan PPK, terlebih lagi dengan adanya intervensi camat terhadap PPK sangat menganggu pros

Sampai saat ini, kondisi kualitas sumber daya manusia Indonesia belumlah dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh – tidak lain dan tidak bukan – tidak adanya jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik ; yang berwujud kebijakan-kebijakan publik; dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Proses pembangunan yang dilakukan oleh lembaga publik hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek semata, dan bukannya menggarap sumber daya manusianya. Kalau demikian, siapakah yang bertanggungjawab ? Di satu sisi pihak yang  bertanggungjawab terhadap proses pembangunan adalah negara; dengan asumsi bahwa mekanisme demokrasi berlangsung, negara merupakan lembaga formal yang memiliki mandat dari masyarakat melalui cara-cara tertentu yang dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku untuk memenuhi kepentingan publik; dan di sisi lainnya adalah kenyataan yang berkembang adalah semakin meningkatnya jenis/macam dan intensit