Fiat Justitia Ruad Coelum

Sebuah analisa tentang pelaksanaan program pemerintah saat ini menurut saya agar tidak menggunakan dana pinjaman asing untuk menangani program pemberdayaan masyarakat. Program yang menyentuh langsung masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) atau Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan (P2KP) maupun program-program lain yang dilaksanakan oleh setiap kementerian yang ada memang cukup sukses dan dinikmati langsung oleh masyarakat baik di perdesaan maupun diperkotaan. “Namun demikian saya mempunyai pemikiran terhadap keberlangsungan program-program tersebut yaitu saya ingin dan berharap besar agar program sejenis Program PNPM ataupun program pemberdayaan yang lain dapat dianggarkan dari APBN Murni dan tidak menggunakan dana pinjaman asing.  Kenapa hal ini saya sampaikan kepada publik karena menurut saya ini sangat penting agar tidak menambah beban UTANG pemerintah kepada lembaga donor luar negeri. Di sisi lain ada beberapa program pemberdayaan

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status amtara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh, kesempatan serta hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan, dan berpartisipasi serta menikmati pembangunan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan ditandai dengan tidak adanya pembekuan peran, beban ganda, sub ordinasi, marginalisasi maupun kekerasan terhadap salah satu. Masalah Kesenjangan Gender Dalam Penyelenggaraan Program-program dalam pemerintah : Paradigma lama menganggap bahwa Program-program dalam pemerintah netral gender. Ada kebijakan, program, kegiatan pembangunan tertentu yang luput

  Perkembangan masalah hak asasi manusia sekarang ini dipahami sebagai kebebasan untuk berbuat apa saja, semua orang mengatasnamakan HAM. Orang dapat bertindak atau berbuat seenaknya dengan mengatasnamakan HAM, begitu juga dengan demokrasi. Perlu diketahui bahwa dalam UUD 1945 hasil amandemen menempatkan porsi hak asasi manusia dalam beberapa pasal UUD 1945. Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen tidak menempatkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia secara jelas. Salah satu masalah hak asasi manusia adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup dengan segala ekosistemnya. Permasalahannya sekarang ini adalah lingkungan hidup sudah mulai rusak dan dirusak oleh manusia. Kerusakan lingkungan hidup sudah di luar batas kerusakan lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan hidup menyebabkan gangguan kesehatan, polusi udara, yang pada akhirnya kerusakan lingkungan hidup it

Pemerintah Kota Kediri mendapat tambahan dana bagi hasil cukai tahun 2013 sebesar 2,3 milyar rupiah. Sehingga total jumlah dana bagi hasil cukai yang bakal di terima adalah sebesar 47,6 milyar rupiah. Ditahun 2012, Pemerintah Kota Kediri menerima bagi hasil cukai sebesar 45,3 milyar rupiah. Naiknya nilai bagi hasil tersebut akibat naiknya omzet penjualan rokok yang berdampak pada meningkatnya serapan pita cukai oleh pabrik rokok. Dipastikan kenaikan bagi hasil tersebut juga akan dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Namun besaran kenaikan tersebut hingga kini belum bisa dipastikan hingga mencapai berapa. Anggaran kenaikan bagi hasil cukai oleh Pemerintah Kota Kediri rencanaya akan digunakan untuk melanjutkan Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kediri. Proporsi anggaran yang hendak digunakan untuk pembiayaan proyek tersebut sebesar 80 hingga 90 persen. Sisanya sekitar 10 persen akan didistribusikan pada setiap satuan Kerja yang ada. Menurut  Agus Proyek pembangunan G