Birokrasi dan Alat Politik Kekuasaan
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Birokrasi tidak jarang
dijadikan sebagai kendaraan oleh oknum-oknum elit daerah untuk mewujudkan
agenda kekuasaannya. Persoalan mendasar adalah tentang aturan tentang posisi
maupun kewenanangan birokrasi dalam konteks pilkada. Salah satunya terlihat
dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kediri. Permasalahan yang selama ini
muncul adalah tentang ketidak-netralan maupun keterlibatan birokrat dalam
konteks pilkada.
Dalam tulisan ini saya mencoba untuk mengupas persoalan itu
apakah penguasaan akan masalah-masalah kebirokrasian menjadi salah satu energi
yang membekali mereka dengan keberanian untuk tidak netral, tepatnya ikut
mensukseskan pemenangan seorang calon kepala daerah dalam sebuah kontestasi
pemilihan kepala daerah. Apalagi jika calon kepala daerahnya salah
satunya inchumben atau petahana. Dalam pandangan ini tidak sekedar membaca
proses interaksi politik yang terjadi antara politisi dan birokrasi dalam
konteks Pilkada, melainkan juga situasi -situasi dilematis dengan
pilihan-pilihan rasional yang ditentukan oleh seorang birokrat.
Misalnya Weber dalam kajiannya menggambarkan tipe birokrasi
yang ideal dalam nada positif yang membuat birokrasi lebih berbentuk organisasi
rasional dan efisien. Ia memandang adanya penyimpangan wewenang dalam sebuah
birokrasi ketika para birokrat tidak dapat memisahkan kepentingan pribadi,
golongan keluarga dan kepentingan Negara. Dengan kata lain Weber menyatakan
bahwa birokrasi haruslah netral dengan tidak mencampuri urusan
administrasi dengan politik karena telah memiliki bentuk yang pasti dimana
kedua hal tersebut dijalankan dalam cara-cara yang rasional.
Berbeda dengan apa yang menjadi pemikiran Karl Marx mengenai
birokrasi, Marx mengkritik pemikiran dari Weber menyoal birokrasi yang ideal.
Karl Marx dalam pemikirannya menyatakan bahwa birokrasi merupakan
instrument yang digunakan untuk melaksanakan kekuasaan dominannya atas kelas
-kelas sosial lainnya, dengan kata lain keberadaan birokrasi pemerintah memihak
pada kekuatan politik yang memerintah.
Jika berbicara tentang birokrasi, sepintas akan memunculkan
pandangan yang mengganggap bahwa birokrasi tidak lepas pada pengaruh suksesi
pemenangan kepala daerah. Birokrasi dan politik praktis selalu dikaitkan pada
saat proses pemilihan maupun sesudah pemenangan kepala daerah. Birokrasi di
Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh politik dan kekuasaan, kondisi ini
telah melekat dalam tingkah laku atau perilaku birokrasi saat ini. Fungsi dari
birokrasi tidak berjalan semestinya yang seharusnya menj adi pelayan masyarakat
menjadi sebaliknya birokrasi cenderung mengabdi pada penguasa untuk kepentingan
kekuasaan. Kenetralan tidak lagi menjadi (nilai) yang harus dipertahankan,
banyaknya value mesin-mesin pemerintah telah beralih haluan yang lebih
mementingkan kepentingan penguasa.
Kehadiran birokrasi tidak luput dari berbagai kegiatan yang
ditumpangi dengan ketidaknetralan dari birokrasi yang melibatkan birokrat masuk
dalam arena pertarungan politik yang terjadi dalam pesta demokrasi. Birokrasi
sebagai instrumen negara, pelaksana kebijakan pemerintah pusat maupun daerah
dan abdi masyarakat seharusnya bekerja profesional, netral, non diskriminatif
dan bekerja untuk kepentingan nasional. Hal itu ditandai dengan memberikan
pelayanan publik dalam rangka memajukan kesejahteraan, menciptakan keadilan
sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
Pandangan Weber terhadap birokrasi yaitu sebagai unsur pokok
dalam rasionalitas dunia modern, suatu birokrasi yang legal rasional dengan
ciri khas tipe idealnya birokrasi, tetapi realitanya birokrasi yang idealnya
netral dan melayani kepentingan semua kepentingan dalam masyarakat kemudian
dengan mudah dikooptasi oleh politisi untuk berpihak pada salah satu politisi
dalam pelaksanaan pemilukada. Setiap menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah,
iklim politik semakin hangat dan menegangkan. Mesin-mesin politik bergerak
secara progresif untuk menggolkan hasrat politik kandidat masing-masing,
berbicara mesin politik posisi birokrasi sangat rawan terpolitisasi oleh calon
kepala daerah dan calon wakil kepala daerah petahana / incumben.
Birokrasi akan menjadi suatu trouble maker dan penghambat
bagi perubahan serta penguat inovasi kemajuan masyarakat. Apabila birokrasi
terus 'berpolitik' atau dikooptasi untuk dijadikan instrument kekuasaan bagi
para politisi, peranannya akan semakin tereduksi dari tujuan semula dibentuknya
birokrasi. Dilema yang dihadapi oleh para birokrat yaitu disatu sisi birokrasi
dituntut untuk kompeten dan profesioanal, sementara di lain sisi birokrasi juga
dikehendaki loyal sebagai mesin pelaksana kebijakan yang berdimensi politis
yang menyesuaikan dengan kehendak dan keuntungan politik yang diharapkan.
Birokrasi pada dasarnya bekerja untuk melaksanakan tugas yang telah diambil
oleh pemerintah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan yang merupakan
politisi.
Sejak pada tahun 1999, di Kabupaten Kediri Fenomena tentang
melibatkan birokrat dalam arena pertarungan politik telah lama terjadi. 3 kali
menjelang pesta demokrasi (pemilihan kepala daerah secara langsung) selalu dan
selalu menggunakan birokrat sebagai tangan panjang pemenangan kepala daerah.
Mengingat kabupaten Kediri dalam 15 tahun terakhir di pemimpin oleh kepala
daerah yang berasal dari satu atap rumah (Pasangan Suami Istri) . Dengan
melihat kondisi politik di daerah sedemikian rupa, tentunya mengerakan birokrat
akan lebih mudah daripada menggerakan roda partai. Tentunya Posisi strategis
birokrasi yang memiliki keunggulan dalam memobilisasi massa memanfaatkan setiap
fasilitas dalam rangka mendukung seorang pasangan calon. Demikian halnya dengan
potret perpolitikan yang terjadi di kabupaten Kediri. Pada pemilihan Kepala
daerah Kabupaten Kediri pasca reformasi, Bupati Kediri dijabat oleh Sutrisno.
Pada saat Sutrisno menjabat Bupati Kediri selama dua periode sejak tahun 1999
sampai 2009, maka birokrasi di cengkeram sekuat mungkin untuk melangengkan
kekuasaan.
Eks Bupati Kediri Sutrisno ketika sudah tidak berkuasa tetapi
dalam pemerintah Kediri masih seperti raja. Politik dinastinya meluas ke
mana-mana, birokrasi tunduk dan patuh dalam perintahnya, dia juga punya lebih
dari seorang istri bak raja dengan permaisuri dan selir-selirnya. Setelah dua
kali menjabat Bupati Kediri, dia pun mulai melanjutkan trah politiknya.
Seperti halnya pada Tahun 2010 Pemilihan Kepala daerah ini
diikuti oleh tiga pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten
Kediri. Pasangan yang mencalonkan diri adalah Haryanti (istri tua Sutrisno)
yang berpasangan dengan Masykuri (Harmas) sebagai pasangan pertama;
Sunardi-Sulaiman Lubis (”Susu”) sebagai pasangan dua dan Nurlaila (istri muda
Sutrisno)-Turmudi (”Nata”) pasangan tiga. Dalam pilkada itu dimenangkan
oleh Haryanti yang merupakan istri tertua dari Sutrisno.
Dengan keikutsertaan kedua istri bupati (Haryanti dan
Nurlaila) Kabupaten Kediri saat itu, Sutrisno, dalam kontestasi pilkada pada
2010, menunjukkan kuatnya kedekatan langsung dengan roda birokrasi dan elite
penguasa yang sudah dia kuasai dan dikendalikan dari luar sistem.
Sama halnya dalam pilkada tahun 2015, Haryanti tidak ingin
kalah dengan record yang dilakukan oleh suaminya, yaitu ingin melangengkan
kekuasaannya untuk kedua kalinya. Cara yang digunaka hamper sama persis dengan
cara sebelumnya, memanfaatkan jalur birokrasi sebagai andalan utama dalam
melangengkan kekuasaan.
Mempelajari politik kekuasaaanya sebagai bupati berturut
turut, saya melihat ada prilaku yang saya nilai ‘’curang” dengan ditandai
dengan adanya intervensi dari birokrat dalam proses demokrasi tersebut yaitu
adanya mobilisasi untuk mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon
dengan cara yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang birokrat. Modus
yang dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan dengan birokrat-birokrat
lainnya yaitu SKPD, Camat, Lurah dan RT RW yang ada di berbagai kecamatan
maupun kelurahan/desa di Kabupaten Kediri dengan memberikan pengarahan yang
dikemas dengan Bimtek (bimbingan teknis) yang kemudian di susupi pesan dukungan
agar memilih “Raja” Sutrisno melalui Istrinya Haryanti yang maju sebagai
Bupati.
Dengan Segala upaya dilakukan untuk mendukung Haryanti dan
pasangannya dengan memberikan instruksi kepada birokrat dengan melakukan
kampanye terselubung dan pertemuan -pertemuan yang tertutup dengan
jajarannya. Konsekuensi dari instruksi tersebut adalah jajaran yang tidak patuh
pada instruksi akan dimutasikan dari jabatannya bahkan kasus-kasus korupsi yang
dilakukan oleh jalur birokrasinya akan dibongkar.
Mayoritas Kepala SKPD dan Camat menyalahgunakan wewenangnya
untuk menggerakkan struktur jajarannya pemerintahan dalam mendukung Haryanti
dan Masykuri. Pelanggaran yang terjadi pada pemilukada tersebut juga dinilai
bersifat sistematis, terstruktur dan massif.
Meskipun Haryanti tidak menjabat lagi sebagai Bupati dan
digantikan oleh Plt. Bupati yaitu Idrus yang ditunjuk oleh Gubernur Jatim
Soekarwo, kekuasaan itu masih sangat kuat dan masih mudah dikendalikan oleh
dinasti politik. Karena penunjukan Plt Bupati Kediri merupakan satu paket
rekomendasi partai demokrat yang ikut menjadi partai pengusung Haryanti.
Melihat fenomena yang terjadi di Kediri, birokrasi di daerah
belum mampu menjadi mesin perubahan yang mensejahterakan rakyat, peran dan
fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang netral dan professional masih jauh
dari harapan . Birokrasi tidak jarang dijadikan sebagai kendaraan oleh
oknum-oknum elit daerah untuk mewujudkan agenda kekuasaannya. Kasus pemilihan
umum kepala daerah secara langsung di Kediri, tentunya menjadi cermin bagi
masyarakat bahwa birokrasi masih sering dipaksa untuk melakukan perselingkuhan
dengan politik untuk melayani kepentingan penguasa dan calon penguasa, sehingga
birokrasi terpolarisasi kedalam beberapa titik. Sebuah fenomena yang layak kita
khawatirkan akan menghilangkan jati diri birokrasi yang seharusnya netral dan
professional sehingga pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat sulit dilaksanakan secara optimal.
Keinginan birokrat untuk masuk kedalam arena politik dalam
pemilukada dapat diasumsikan bahwa itu dilakukan untuk kepentingan pribadinya
serta menginginkan jabatan atau jenjang karir dalam pekerjaannya atau
mempertahankan kekuasaan yang dimiliki, Birokrasi dalam hal ini juga membuka
diri ke dalam arena politik untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi dalam
jabatan birokrasi. Keadaan inilah yang menjadikan adanya politisasi birokrasi
yaitu gejala yang melibatkan birokrasi secara langsung dan terang -terangan
untuk menjadi pendukung dan anggota organisasi peserta pemilu demi kepentingan
pribadi. Peran birokrasi sebagai pemegang kekuasaan sentral membuat birokrasi
dihadapkan dengan situasi dilematis antara sebagai alat politik atau sebagai
administrator publik yang berorientasi pada professional dan efisiensi
pelayanan publik.
Dilema birokrasi menjadi sumber terjadinya pertikaian dan
konflik antara birokrasi dan politisi. Perebutan kekuasaan dikarenakan tidak
adanya aturan main secara jelas sehingga pada akhirnya menjadi persoalan bagi
demokrasi. Kontradiksi dalam ambiguitas dari peran birokrasi dalam banyak hal
menyebabkan perselisihan politik antara birokrat dan politisi. Perselisihan
konflik politik acap kali juga disebabkan oleh peran birokrasi yang tidak
pernah didefenisikan secara jelas baik dalam ranah politik maupun dalam ranah
non politik. Birokrasi dalam hampir bisa dipastikan tidak setting electoral
mungkin netral, ketidaknetralan itu bisa jadi karena faktor internal maupun
faktor eksternal. Peluang dan resiko selalu menjadi pertimbangan birokrat untuk
masuk kedalam politik praktis khususnya pada pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada). *Aktivis Penggiat Demokrasi (PegaD) Kediri
Komentar
Posting Komentar