SAAT 2002/2003

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

NERAKA DIMINTA AJA TIDAK BOLEH, APALAGI HARTA & KEKUASAAN

Rasanya semakin gatel mendengar beberapa persoalan yang semakin hari semakin tak menentu. Hal ini yang kemudian membuat saya gatel menulis dikarenakan Negara hadir bukan untuk memberikan rasa aman, nyaman & tentram bagi rakyatnya. Tapi justru membuat aturan yang rakyatnya saling berbenturan (pro kontra). Kegaduhan ditingkat elit kekuasaan ini, oleh kelompok masyarakat menengah kebawah biasa disebut dengan pencitraan atau mencari sensasi. Kegaduhan tersebut buktikan dengan beberapa bulan terakhir ini, pemerintah bermain-main dalam membuat aturan yang seolah olah melindungi dan memberi rasa aman kepada rakyatnya. Namun apa yang kemudian dihasilkannya!!!! Ø   Pertama , Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN anti-Pancasila. Dimana dalam penerbitan perppu tersebut memunculkan banyak keresahan dibeberapa kelompok masyarakat. Pihak yang setuju menyatakan negara sudah dalam keadaan...
Baca selengkapnya

Empat Pilar Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat   people-centered (diarahkan pada masyarakat), participatory (partisipasi), dan sustainable (kemampuan untuk hidup terus)”. Konsep ini lebih luas dari semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safety net). Sedangkan ciri-ciri pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan yaitu: Ø   Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus diletakkan pada masyarakat sendiri. Ø   Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang ada untuk mencukupi kebutuhannya. Ø   Mentoleransi variasi lokal, sehingga sifatnya amat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal. Ø   Menekankan pada proses social learning. Ø   Proses...
Baca selengkapnya

Kode Etik PNPM Vs Peraturan KPU

Mantan Komisioner KPU menegaskan caleg yang berprofesi sebagai pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), baik itu PNPM Mandiri Perkotaan atau Pedesaan, harus mundur dari kepengurusan. Hal itu jika ingin melanjutkan diri dalam dunia politik atau menjadi caleg. Jika tidak, maka sudah jelas melanggar kode etik (KE) yang sudah ditentukan sebagaimana syarat untuk menjadi pengurus atau pengelola PNPM. Dikatakan Juniarti, aturan itu pernah diterapkan dalam Pemilu 2009, dimana caleg yang sebelumnya menjadi pengelola PNPM harus menunjukan surat pemberhentian sebagai pengurus. Sebab jika tidak, maka mereka akan melanggar dan tidak mematuhi aturan persyaratan menjadi pengelola PNPM itu sendiri. “Kalau aturan di KPU memang itu tidak ada yang menyebutkan harus mundur. Tapi itu sudah sangat jelas di aturan kepengurusan pengelola PNPM bahwa tidak boleh merangkap jabatan atau menjadi pengurus partai politik,’’. Saat ini tugas penyelenggara pemilu sedang menelusuri dan berti...
Baca selengkapnya