Postingan

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan menganggu keamanan, maka hanya ada satu kata LAWAN”

Gambar
“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan menganggu keamanan, maka hanya ada satu kata LAWAN”  [Wiji Thukul] Tulisan ini tidak bermaksud untuk melakukan pembelaan dan pembenaran diri atas ketidakmampuan penulis untuk ikut menjadi disiplin dan taat aturan di kampus. Tetapi lebih karena didorong oleh suatu alasan akademis, bahwa memang sudah seharusnya kampus akomodatif terhadap perkembangan wacana keilmuan, sekalipun itu berbeda dengan wacana mainstream  yang berkembang di kampus. Malah justru sebuah kesalahan yang amat mendasar apabila kita memasung kreativitas berpikir mahasiswa dan dosen dengan alasan yang cukup klasik, seperti alasan etika-moralitas. Bagi penulis sudah menjadi kemestian bahwa kebebasan berpikir harus menjadi landasan utama dalam rangka mentransformasikan ilmu pengetahuan. Tidak boleh ada represi atau ancaman untuk setiap gagasan, apapun gagasan itu. Kampus seharusnya menjadi ruang dia...

Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Kediri Rendah

RADARINDONESIANEWS.COM, KEDIRI - Aliansi Peduli Lingkungan (APeL) sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyayangkan tingkat partisipasi pemilih di daerah yang tergolong rendah kurang lebih sekitar 51.6 persen.   Direktur Eksekutif APeL Kediri, Taufiq Dwi Kusuma, mengatakan dengan angka partisipasi pemilih 75 persen dari yang ditargetkan oleh KPU Kabupaten Kediri masih jauh dari harapan. "Sebelumnya kita sudah memprediksikan jika tingkat partisipasi dalam Pilkada Kediri ini dibawah 60 persen, namun apa daya jika KPU Kabupaten kediri mempunyai target 75 persen, tapi tidak sesuai dengan usaha yang dilakukannya," kata Taufiq.   Terkait rendahnya partisipasi pemilih itu, Taufiq mengatakan ada beberapa poin penting yang menjadi catatan bagi APeL Kediri sebagai lembaga pemantau satu-satunya yang ada di kediri.   Di antaranya, 1. UU No 8 Tahun 2015 serta PKPU membuat regulasi yang justru merugikan masyarakat dalam kaitannya Kampa...

Inilah Penyebab Rendahnya Jumlah Pemilih Pilkada Kabupaten Kediri

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Lembaga pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati kediri 2015 menyayangkan rendahnya angka partisipasi pemilih. Jumlah warga yang mencoblos jauh di bawah target KPU Kabupaten Kediri . "Partisipasi pemilih di Kabupaten Kediri tergolong rendah kurang 60 persen, jauh dari target KPU Kabupaten Kediri 75 persen," ungkap Taufiq Dwi Kusuma,SH, Direktur Aliansi Peduli Lingkungan (APeL) Kediri dalam rilis yang diterima Surya, Kamis (10/12/2015). Dari hasil pemantauan APeL Kediri angka golongan putih (golput) mencapai 48,4 persen. Sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 627.175 atau 51,6 persen. Angka partisipasi pemilih juga berkurang dibandingkan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati kediri 2010. Saat itu tingkat partisipasi masyarakat mencapai 65 persen. Terkait rendahnya partisipasi pemilih, APeL melihat ada beberapa poin penting yang menjadi catatan lembaga pemantau. Di antaranya, UU No 8 Tahun 2015 serta PKPU membuat regu...

Pemantau Pilkada Kritik Tingginya Angka Golput di Kediri

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Lembaga pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2015 menyayangkan rendahnya angka partisipasi pemilih. Karena warga yang ikut mencoblos jauh di bawah target KPU Kabupaten Kediri . "Partisipasi pemilih di Kabupaten Kediri tergolong rendah kurang 60 persen. Sehingga jauh dari yang ditargetkan KPU Kabupaten Kediri sebanyak 75 persen," ungkap Taufiq Dwi Kusuma,SH, Direktur Aliansi Peduli Lingkungan (APeL) Kediri dalam rilis yang diterima Surya, Kamis (10/12/2015). Dari hasil pemantauan APeL Kediri angka golongan putih (golput) mencapai 48,4 persen. Sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 627.175 atau 51,6 persen. Dijelaskan Taufiq, angka partisipasi pemilih juga berkurang dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2010. Saat itu tingkat partisipasi masyarakat mencapai 65 persen. Terkait rendahnya partisipasi pemilih, APeL melihat ada beberapa poin penting yang menjadi catatan lembaga pemantau. Di antarany...

Golput Pilkada Kediri Capai 48,4 Persen

TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI - Lembaga pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2015 menyayangkan angka partisipasi pemilih yang rendah. Warga yang ikut mencoblos jauh di bawah target Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri. "Partisipasi pemilih di Kabupaten Kediri tergolong rendah kurang 60 persen. Sehingga jauh dari yang ditargetkan KPU Kabupaten Kediri sebanyak 75 persen," ungkap Taufiq Dwi Kusuma,SH, Direktur Aliansi Peduli Lingkungan (APeL) Kediri dalam rilis yang diterima Surya, Kamis (10/12/2015). Dari hasil pemantauan APeL Kediri angka golongan putih (golput) mencapai 48,4 persen. Sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 627.175 atau 51,6 persen. Dijelaskan Taufiq, angka partisipasi pemilih juga berkurang dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2010. Saat itu tingkat partisipasi masyarakat mencapai 65 persen. Terkait rendahnya partisipasi pemilih, APeL melihat ada beberapa poin penting yang menjadi catatan lembaga pem...

Birokrasi dan Alat Politik Kekuasaan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Birokrasi tidak jarang dijadikan sebagai kendaraan oleh oknum-oknum elit daerah untuk mewujudkan agenda kekuasaannya. Persoalan mendasar adalah tentang aturan tentang posisi maupun kewenanangan birokrasi dalam konteks pilkada. Salah satunya terlihat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kediri. Permasalahan yang selama ini muncul adalah tentang ketidak-netralan maupun keterlibatan birokrat dalam konteks pilkada.  Dalam tulisan ini saya mencoba untuk mengupas persoalan itu apakah penguasaan akan masalah-masalah kebirokrasian menjadi salah satu energi yang membekali mereka dengan keberanian untuk tidak netral, tepatnya ikut mensukseskan pemenangan seorang calon kepala daerah dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah. Apalagi jika calon kepala daerahnya  salah satunya inchumben atau petahana. Dalam pandangan ini tidak sekedar membaca proses interaksi politik yang terjadi antara politisi dan birokrasi dalam konteks Pilkada, melainkan ju...

MEWUJUDKAN PILKADA KABUPATEN KEDIRI YANG BERINTEGRITAS, BERETIKA, BERMORAL DAN TAAT PADA ATURAN

Merespon dimulainya tahapan kampanye pilkada, maka Kami dari Penggiat Demokrasi (PEGAD) yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi PEduli Lingkungan (APeL) Kediri menyampaikan pers realese sebagai berikut : MEWUJUDKAN PILKADA KABUPATEN KEDIRI YANG BERINTEGRITAS, BERETIKA, BERMORAL DAN TAAT PADA ATURAN KPU Kabupaten Kediri kemarin Kamis (27/8/2015) telah   menggelar deklarasi kampanye pilkada damai. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh kedua pasangan calon dr Haryanti - Drs Masykuri (HARMAS) dan dr Ari - Arifin Tafsir (A A). Dengan di gelarnya deklarasi kampanye pilkada damai oleh KPU Kabupaten Kediri, maka mulai tanggal 27 Agustus 2015, kepada setiap pasangan calon kepala daerah telah diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye. Jadwal tahapan atau pelaksanakan kampanye terbilang cukup lama yang disediakan oleh KPU. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Da...