“Dagelan” Parpol Dalam Pilkada

Prediksi koalisi politik dinasti cenderung akan mendaftarkan pasangan calonnya di menit-menit terakhir (injuri time). Dalam pengamatan kami sampai dengan detik ini, Pemilukada Kediri ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu.

Pertama, Koalisi “unthul” yang di usung oleh Gerindra-PAN sudah mendaftarkan paslonnya 27 Juli kemarin. Hal tersebut dilakukan agar tidak terkesan sebagai settingan politik dinasti. Seperti issue yang berkembang dimasyarakat maupun di internal Koalisi tersebut bahwa calon yang di usung oleh Gerindra – PAN merupakan calon dadakan/asal comot yang dipergunakan untuk menyiasati agar pemilukada di Kediri tidak diundur/ditunda. 

Hal itu diperkuat dengan terdepaknya bacalon yang di usung oleh kedua koalisi tersebut dengan melalui tahapan di internal partai. Tentunya Gerindra dan PAN telah melakukan penghianatan terhadap bakal calon yang di gadang-gadang sebelumnya. Secara etika politik, partai tersebut tidak mengedepankan “cacat” etika dalam berpolitik.

Yang kedua, belum sehatnya parpol dalam berpolitik dalam konteks pemilukada di kediri. Dimana Bupati dan wakil bupati kediri yang menjadi calon incumben, HARMAS (Dinasti SU), menjadi calon yang mudah untuk dijadikan transaksional politik  oleh partai pengusungnya PDIP, PKB, Golkar, Demokrat, PBB. Dalam koalisi Dinasti SU ada aroma jual beli surat rekomendasi dan jual beli penempatan Pj bupati. Hal itu semua dilakukan hanya untuk melangengkan kekuasaan Dinasti SU. penjabat bagi peran untuk merebut singasana yang kedua kalinya, dimana peran Parpol dan kerap digadang-gadang.

Yang keempat terdepaknya Partai PPP dalam percaturan pemilukada hal ini disebabkan oleh kondisi dualisme kepengurusan yang ada di pusat. Hal itu yang kemudian Koalisi Dinastu SU dan Dinasti Unthul meninggalkan PPP.

Kemudian yang terakhir adalah sikap Partai Nasdem yang menyatakan sikap tidak mendukung kedua pasangan calon bupati & wakil bupati Kediri, tentunya sangat merugikan bagi konstituennya, karena tidak mempunyai calon untuk di usungnya. Meskipun di satu sisi ada ada warna tersendiri sebagai Partai Oposisi.

Oleh karena itu saya menilai belum sehatnya parpol dalam berpolitik dalam konteks pemilukada di Kediri. Dinamika politik  yang dibangun oleh partai politik juga sangat buruk, terutama dalam konteks pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik tidak bisa memberi harapan bagi masyarakat Kediri yang menginginkan adanya sebuah perubahan. 

Kita bisa melihat bagaimana kesewenang-wenangan partai politik dalam menentukan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kediri yang usung oleh koalisi partai politik tersebut membuat masyarakat tidak memiliki calon-calon alternatif yang muncul dalam Pilkada. Yang akhirnya membuat masyarakat “terpaksa” dalam menentukan pilihannya nanti. Karena parpol sendiri punya kelemahan dalam pola rekrutmen pasangan calon bupati dan wakil bupati. Siapapun bupati dan wakil bupati yang lahir akan lebih condong memenuhi kepentingan Parpol.

Taufiq Dwi Kusuma

Forkom PeggaD

http://www.radarindonesianews.com/2015/07/dagelan-parpol-dalam-pilkada-taufiq-dk.html