Politik Dinasti Bisa Membuat Pilkada Kediri Mundur

Proses tahapan menjelang PILKADA 2015, yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kediri pada tanggal 9 Desember 2015 kian menunjukan besar kemungkinan akan mundur.

Dugaan tersebut terlintas dengan adanya persiapan Penyelengaraan Pilbub di Kabupaten kediri yang semakin nampak jelas.

Hal ini disebabkan ada keganjilan cara Penjaringan Calon Bacabup yang dilakukan oleh beberapa partai politik di daerah. Parpol telah menunjukan ketidakjelasannya dengan mengesampingkan Etika Politik dalam menentukan Bacabup yang akan diusungnya. Hal ini bisa dilihat dari Partai PDIP dan PKB yang getol mengusung Hj. Hariyanti Sutrisno - H Masykuri Ikhsan yang banyak cibiran di kalangan masyarakat Kediri. Mengapa dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? 

Sebab persiapan Bupati dan Wakil Bupati, yang dengan persyaratan harus mundur dari jabatanya kian SEMU dan tidak jelas keputusannya. Namun Parpol pengusungnya semakin getol dan Bermanuver dengan mengesampingkan Persyaratan Etika Pemilihan Bupati & Wakil Bupati yang terkesan dipaksakan. Padahal jika diteliti dari persoalan tersebut justru akan menimbulkan APATISME masyarakat yang turut meramaikan Pemilukada nanti.

Ďitambah lagi dengan aktrasi politik yang lucu para Parpol lain juga tidak ketinggalan untuk mengadakan koalisi dengan memaksakan Kehendak dengan dalih Calon Alternatif atau Asal bukan dinasiti HARMAS. 

Bila disimak dari sebuah perjalanan pemilihan Bupati&wakil bupati 2015 tersebut sudah nampak Cacat Hukum, karena verifikasi aturan sudah keluar dari koridor, padahal masa Pendaftaran Calon Pasangan Bupati & Wakil ini kurang dari 18 hari lagi. 

Anehnya persoalan tersebut seakan-akan "BOMB"nya suara dukungan HARMAS ( Bupati & wakil Kediri yang Masih Aktif) yang menggaung dengan keras, seolah-olah di tubuh Parpol-Parpol lain menjadi pecah berserakan tak karuan.

Hal ini bisa dilihat pula perjalanan Partai seperti Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PBB yang bangunan koalisinya morat marit tidak jelas jluntrungnya.

Benarkah perjalanan tersebut asli tanpa settingan politik dinasti atau justru dibenarkan bahwa hal itu bagian dari strategi atau settingan politik dinasti HARMAS agar proses pelangenggan politik dinasti dapat berjalan dengan baik?

Bagaimana pula mekanisme atau hasil persiapan Pengunduran diri dari Bupati & Wakil Bupati? Adakah tekanan atau serangan balik dari PARPOL lain agar para calon yang akan dilahirkan oleh PDIP & PKB Kabupaten Kediri mundur dari jabatannya?

Kalau hal itu dibiarkan begitu saja terlepas settingan atau bukan settingan, maka rakyat kediri yang akan dirugikan.

Penulis adalah Penggiat Demokrasi/Sekjen Ormas GR MKLB

[Gerakan Rakyat Menuju Kediri Lebih Baik]

http://www.radarindonesianews.com/2015/07/taufiq-dwi-kusuma-politik-dinasti-bisa.html