Fiat Justitia Ruad Coelum

Rasanya semakin gatel mendengar beberapa persoalan yang semakin hari semakin tak menentu. Hal ini yang kemudian membuat saya gatel menulis dikarenakan Negara hadir bukan untuk memberikan rasa aman, nyaman & tentram bagi rakyatnya. Tapi justru membuat aturan yang rakyatnya saling berbenturan (pro kontra). Kegaduhan ditingkat elit kekuasaan ini, oleh kelompok masyarakat menengah kebawah biasa disebut dengan pencitraan atau mencari sensasi. Kegaduhan tersebut buktikan dengan beberapa bulan terakhir ini, pemerintah bermain-main dalam membuat aturan yang seolah olah melindungi dan memberi rasa aman kepada rakyatnya. Namun apa yang kemudian dihasilkannya!!!! Ø   Pertama , Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN anti-Pancasila. Dimana dalam penerbitan perppu tersebut memunculkan banyak keresahan dibeberapa kelompok masyarakat. Pihak yang setuju menyatakan negara sudah dalam keadaan...

Politik itu kekuasaan yang tersurat. Kebudayaan itu kekuasaan yang tersirat.  Bagi negara yang belum mapan basis kebudayaannya, proses politisasi cenderung bermakna negatif. Politisasi agama, politisasi hukum, politisasi pendidikan dsb. Apa saja yang diberi label politik menjadi bermakna negatif.Politik seolah hanya memiliki satu pintu. Abuse of power. Penghadang kejujuran.  Setiap kerja politik selalu menagih upah. Bersifat jual-beli. Serba pamrih. Menggeser "obyektifitas" menjadi " subyektifitas". Mengubah opini jadi fakta. Kesuksesan kerja politik hanya diukur dalam meraup kekuasaan. Puncak-puncak kesuksesan politik adalah menduduki jabatan. Kepiawaiannya diukur dalam kemampuan melobi. Akibatnya, kerja politik mudah jatuh pada menghalalkan segala cara. Pusat pengelabuan. Ruang tukar-menukar fitnah. Penuh dengan semangat kebencian. Lawan dan kawan diukur dalam persekutuannya dalam menyamakan cita-cita. Dewanya uang, berhalanya kekuasaan.  Karenanya, tanpa landasan...

Membaca cerita pembagian kekuasaan di Klaten, terasa mengelikan. Hal itu tidak jauh dibandingkan dengan Dinasti Kediri. Dimana Sirkulasi kekuasaan hanya melingkar antara para bupati, suami, anak, mantu, adik, keponakan dll. Arisan kekuasaan yang dilegitimasi demokrasi. Buahnya korupsi. Politik Dinasty  telah terlembaga tanpa kerisauan. Inilah cacat bawàan demokrasi. Demokrasi tidak punya sabuk pengaman untuk menyelamatkan tujuannya. Demokrasi tidak punya filter untuk memilah suara terbanyak adalah representasi kebaikan. One men one vote, justru bisa menjadi selaput yang menghalangi, terpilahnya pemimpin berbobot dengan pemimpin abal-abal. Ketika rakyat masih lapar, suara uang adalah segalanya. Ketika rakyat belum melek politik, ketenaran adalah modal pengelabuan.  Ketika rakyat masih terlalu jujur menanggapi janji, maka pengelabuan politik akan terus terjadi. Ketika memori kolektif rakyat terlalu pendek untuk menghukum kejahatan politik, politik dinasti akan tetap subur makm...

Indonesia adalah negeri para pejuang, bukan negeri para begundal. Itulah sebabnya setiap tahun kita memperingati Hari Pahlawan. Dalam ungkapan Bung Hatta, ”Bagi kami, Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan dan untuk mewujudkannya, setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.” Berjuang, ”berusaha dengan segala tenaga dan kemampuan” itulah urat nadi keindonesiaan, yang membuat ia ada dan melangsungkan keberadaannya. Tekad perjuangan ini bukanlah retorika kosong dari suatu politik pencitraan, melainkan didarahi oleh pengalaman keterjajahan, ketertindasan, dan penderitaan yang membuat para pendiri bangsa memiliki penghayatan yang dalam tentang arti keadilan dan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Itulah sebabnya, dalam Pancasila, kata ”keadilan” ditonjolkan dengan menempatkannya di dua sila sekaligus. Pada sila kedua, keadilan dijadikan landasan nilai perjuangan; pada sil...

Kekuasaan tidak pernah lahir dalam kandungan kebudayaan. Ia anak tunggal politik, yang dalam versi Machiavelli, harus diperebutkan. Dalam perebutan cenderung tidak ada pertimbangan moral yang wajib dilibatkan. Menipu, kampanye hitam, memfitnah, dendam, kebencian atau apa saja yang melampaui batas keadaban, bisa ditempuh, demi tujuan kekuasaan yang dirumuskan. Homo homini lopus, bisa dijadikan pembenaran secara salah kaprah. Sementara agama adalah sumber moral, bagaimana kekuasaan itu harus dihampiri dan digunakan. Dalam bayang-bayang agama, setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Ia  akan menjadi rute tercepat perubahan yang bertumpu pada keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan. Dimata agama kekuasaan  bermakna amanah. Titipan. Bukan tempat berburu hak-hak istimewa dalam memanjakan hasrat hedonis.   Disfungsi agama akan terjadi ketika ia berubah menjadi ideologi. Fungsinya bukan lagi sebagai rujukan moral, tetapi pusat legitimasi kekuasaan. Inilah yang dimaksud ...

SEJENAK MENGENANG SEJARAH BANGSA  YANG HAMPIR KITA LUPAKAN. Indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945, namun belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Indonesia langsung mendapat ujian yg berat. Tentara sekutu yang membonceng tentara Belanda mendarat di jakarta dan kota-kota besar lainya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya DIPLOMATIK untuk mendorong tentara sekutu bekerja profesional hanya mengurus tahanan saja dan tidak mengutak ngatik _Status kemerdekaan Indonesia,_ namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno galau saat itu, beliau menganalisa bila sampai terjadi peperangan secara Sistematis, Indonesia pasti tidak akan bisa mengalahkan tentara sekutu, karena persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran dari *Panglima Besar Jenderal SUDIRMAN,*  Bung Karno di minta untuk mengirim utusan Khusus kepada *Roisul akbar Nadhatul 'Ulama* (Ketua Umum NU) yaitu *Hadrotus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari* ...

Sejak diusir dari surga, Setan bersumpah akan menggoda setiap anak Adam untuk napak tilas ikut jejaknya ke Neraka. DAMAI antar umat manusia adalah hal yang paling dibenci Setan, karena bila ada kedamaian, tidak akan ada dengki, tidak ada benci, tidak ada caci, tidak ada bunuh, tidak ada perang. Setan akan berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan kedamaian, mengambil wujud sebagai manusia, bila perlu mengenakan jubah pemuka agama. Karena dengki bagaikan api, dan damai airnya. Bagai kebakaran yang dipadamkan hujan, setitik damai bisa menghancurkan bertahun-tahun kerja Setan. Inilah alasan Setan membenci damai lebih daripada Ia membenci Tuhan dan Nabi. Satu lagi yang Setan tak kalah benci, adalah manusia yang menyerukan perdamaian. Maka jangan heran, dimana ada insan yang menebar pesan damai, selalu akan ada Setan-Setan mengerubungi, bahkan fasih ayat kitab suci untuk membenarkan permusuhan. Siapapun yang mencoba meyakinkan bahwa umat Kristiani & umat Muslim harus bermu...

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan menganggu keamanan, maka hanya ada satu kata LAWAN”  [Wiji Thukul] Tulisan ini tidak bermaksud untuk melakukan pembelaan dan pembenaran diri atas ketidakmampuan penulis untuk ikut menjadi disiplin dan taat aturan di kampus. Tetapi lebih karena didorong oleh suatu alasan akademis, bahwa memang sudah seharusnya kampus akomodatif terhadap perkembangan wacana keilmuan, sekalipun itu berbeda dengan wacana mainstream  yang berkembang di kampus. Malah justru sebuah kesalahan yang amat mendasar apabila kita memasung kreativitas berpikir mahasiswa dan dosen dengan alasan yang cukup klasik, seperti alasan etika-moralitas. Bagi penulis sudah menjadi kemestian bahwa kebebasan berpikir harus menjadi landasan utama dalam rangka mentransformasikan ilmu pengetahuan. Tidak boleh ada represi atau ancaman untuk setiap gagasan, apapun gagasan itu. Kampus seharusnya menjadi ruang dia...

RADARINDONESIANEWS.COM, KEDIRI - Aliansi Peduli Lingkungan (APeL) sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyayangkan tingkat partisipasi pemilih di daerah yang tergolong rendah kurang lebih sekitar 51.6 persen.   Direktur Eksekutif APeL Kediri, Taufiq Dwi Kusuma, mengatakan dengan angka partisipasi pemilih 75 persen dari yang ditargetkan oleh KPU Kabupaten Kediri masih jauh dari harapan. "Sebelumnya kita sudah memprediksikan jika tingkat partisipasi dalam Pilkada Kediri ini dibawah 60 persen, namun apa daya jika KPU Kabupaten kediri mempunyai target 75 persen, tapi tidak sesuai dengan usaha yang dilakukannya," kata Taufiq.   Terkait rendahnya partisipasi pemilih itu, Taufiq mengatakan ada beberapa poin penting yang menjadi catatan bagi APeL Kediri sebagai lembaga pemantau satu-satunya yang ada di kediri.   Di antaranya, 1. UU No 8 Tahun 2015 serta PKPU membuat regulasi yang justru merugikan masyarakat dalam kaitannya Kampa...

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Lembaga pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati kediri 2015 menyayangkan rendahnya angka partisipasi pemilih. Jumlah warga yang mencoblos jauh di bawah target KPU Kabupaten Kediri . "Partisipasi pemilih di Kabupaten Kediri tergolong rendah kurang 60 persen, jauh dari target KPU Kabupaten Kediri 75 persen," ungkap Taufiq Dwi Kusuma,SH, Direktur Aliansi Peduli Lingkungan (APeL) Kediri dalam rilis yang diterima Surya, Kamis (10/12/2015). Dari hasil pemantauan APeL Kediri angka golongan putih (golput) mencapai 48,4 persen. Sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 627.175 atau 51,6 persen. Angka partisipasi pemilih juga berkurang dibandingkan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati kediri 2010. Saat itu tingkat partisipasi masyarakat mencapai 65 persen. Terkait rendahnya partisipasi pemilih, APeL melihat ada beberapa poin penting yang menjadi catatan lembaga pemantau. Di antaranya, UU No 8 Tahun 2015 serta PKPU membuat regu...

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Lembaga pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2015 menyayangkan rendahnya angka partisipasi pemilih. Karena warga yang ikut mencoblos jauh di bawah target KPU Kabupaten Kediri . "Partisipasi pemilih di Kabupaten Kediri tergolong rendah kurang 60 persen. Sehingga jauh dari yang ditargetkan KPU Kabupaten Kediri sebanyak 75 persen," ungkap Taufiq Dwi Kusuma,SH, Direktur Aliansi Peduli Lingkungan (APeL) Kediri dalam rilis yang diterima Surya, Kamis (10/12/2015). Dari hasil pemantauan APeL Kediri angka golongan putih (golput) mencapai 48,4 persen. Sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 627.175 atau 51,6 persen. Dijelaskan Taufiq, angka partisipasi pemilih juga berkurang dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2010. Saat itu tingkat partisipasi masyarakat mencapai 65 persen. Terkait rendahnya partisipasi pemilih, APeL melihat ada beberapa poin penting yang menjadi catatan lembaga pemantau. Di antarany...

TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI - Lembaga pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2015 menyayangkan angka partisipasi pemilih yang rendah. Warga yang ikut mencoblos jauh di bawah target Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri. "Partisipasi pemilih di Kabupaten Kediri tergolong rendah kurang 60 persen. Sehingga jauh dari yang ditargetkan KPU Kabupaten Kediri sebanyak 75 persen," ungkap Taufiq Dwi Kusuma,SH, Direktur Aliansi Peduli Lingkungan (APeL) Kediri dalam rilis yang diterima Surya, Kamis (10/12/2015). Dari hasil pemantauan APeL Kediri angka golongan putih (golput) mencapai 48,4 persen. Sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 627.175 atau 51,6 persen. Dijelaskan Taufiq, angka partisipasi pemilih juga berkurang dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2010. Saat itu tingkat partisipasi masyarakat mencapai 65 persen. Terkait rendahnya partisipasi pemilih, APeL melihat ada beberapa poin penting yang menjadi catatan lembaga pem...

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Birokrasi tidak jarang dijadikan sebagai kendaraan oleh oknum-oknum elit daerah untuk mewujudkan agenda kekuasaannya. Persoalan mendasar adalah tentang aturan tentang posisi maupun kewenanangan birokrasi dalam konteks pilkada. Salah satunya terlihat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kediri. Permasalahan yang selama ini muncul adalah tentang ketidak-netralan maupun keterlibatan birokrat dalam konteks pilkada.  Dalam tulisan ini saya mencoba untuk mengupas persoalan itu apakah penguasaan akan masalah-masalah kebirokrasian menjadi salah satu energi yang membekali mereka dengan keberanian untuk tidak netral, tepatnya ikut mensukseskan pemenangan seorang calon kepala daerah dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah. Apalagi jika calon kepala daerahnya  salah satunya inchumben atau petahana. Dalam pandangan ini tidak sekedar membaca proses interaksi politik yang terjadi antara politisi dan birokrasi dalam konteks Pilkada, melainkan ju...

Merespon dimulainya tahapan kampanye pilkada, maka Kami dari Penggiat Demokrasi (PEGAD) yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi PEduli Lingkungan (APeL) Kediri menyampaikan pers realese sebagai berikut : MEWUJUDKAN PILKADA KABUPATEN KEDIRI YANG BERINTEGRITAS, BERETIKA, BERMORAL DAN TAAT PADA ATURAN KPU Kabupaten Kediri kemarin Kamis (27/8/2015) telah   menggelar deklarasi kampanye pilkada damai. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh kedua pasangan calon dr Haryanti - Drs Masykuri (HARMAS) dan dr Ari - Arifin Tafsir (A A). Dengan di gelarnya deklarasi kampanye pilkada damai oleh KPU Kabupaten Kediri, maka mulai tanggal 27 Agustus 2015, kepada setiap pasangan calon kepala daerah telah diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye. Jadwal tahapan atau pelaksanakan kampanye terbilang cukup lama yang disediakan oleh KPU. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Da...

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Sebagaimana pengalaman-pengalaman dalam pemilihan umum sebelumnya, terutama Pilkada, permasalahan yang paling sering terjadi adalah terkait dengan data pemilih yang tidak valid. Kekacauan data pemilih sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan sejak pelaksanaan Pilkada pertama tahun 2005. Untuk itu sangat diharapkan KPU dan jajarannya bisa lebih serius dan fokus dalam proses penyusunan daftar pemilih.  Padahal,  Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi . Dengan semakin baiknya pendataan data pemilih yang dilakukan sejak awal, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penetapan data pemilih dari DPS sampai menjadi DPT akan bisa dicegah sejak dini. Pada dasarnya sistem pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada serentak kali ini semestinya bisa lebih baik kualitasnya karena DP4 berasal dari satu sumber yaitu Kemendagri. Bandingkan d...